Jokowi Klaim Omnibus Law Tak Hapus Syarat Amdal

Omnibus Law Klaim Jokowi Tak Hapus Syarat Amdal – Presiden Joko Widodo (Jokowi). Peraturan perizinan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) tidak dihapus dalam Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker). Pernyataan itu ditujukan untuk menampik beragam informasi yang dibuat di lini media massa. Menurutnya pernyataan izin Amdal merupakan disinformasi.

“Yang juga diberitakan tidak benar adalah mengenai penghapusankannya Amdal, itu juga tidak benar,” kata Jokowi dalam permintaan yang dilihat melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10).

Jokowi pun menjelaskan peraturan dalam UU Ciptaker ini akan menarik-narik industri besar untuk lebih melakukan kajian tentang Amdal yang lebih serius dikutip cnbc.com.

“Amdal tetap ada, bagi industri besar harus studi Amdal yang ketat, tetapi bagi UMKM lebih tertarikkan pada pendampingan dan pengawasan,” imbuhnya.

Jokowi pun merespon kabar massa yang terjadi belakangan ini. Tidak diketahui, banyak menolak omnibus law Ciptaker seperti buruh, mahasiswa, akademisi hingga ormas besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ada pula yang kedekatan Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah undang-undang (Perppu).

Kendati demikian, Jokowi dalam pemaparannya belum menyinggung tentang berita Perppu. Ia pun meminta masyarakat yang belum menerima hasil pengesahan UU Cipatker, untuk menempuh proses secara konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *